PELAKSANAAN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

TUGAS ARTIKEL

“PELAKSANAAN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL”

MATA PELAJARAN : PKN

.

.

.

NAMA : YULIA FRINA ANNUR

KELAS : XI TKJ 3

NO. ABSEN : 36

.

.

.

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN AJARAN 2016/2017

Kata Pengantar

    Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami, sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini, dengan judul “ Keberagaman budaya di Indonesia ”.

 Makalah ini berisikan tentang keberagaman budaya di Indonesia, Membahas pengertian keberagaman budaya dalam masyarakat, faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya keberagaman budaya di Indonesia, serta identifikasi bentuk – bentuk keberagaman budaya di Indonesia.

Penulisan makalah ini bertujuan sebagai pengganti ulangan harian dan untuk menyelesaikan nilai mata pelajaran IPS akhir semester enam di SMK Negeri 2 Bawang.

   Dalam Penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun penguasaan materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki belum seberapa. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak - pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada :

1. Ibu Lusi Nurmawati S.Pd pengampu mata pelajaran IPS kelas XI TKJ 3 selaku pembimbing dalam penyusunan makalah ini,

2. Serta rekan – rekan semua kelas XI TKJ 3 yang telah memberikan dukungan doa kepada kami dalam menyusun makalah ini.

    Akhir kata, tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Makalah ini dari awal sampai akhir.

Banjarnegara, 11 Mei 2017






Penulis,








         

Daftar Isi

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I
Pendahuluan

1.     Latar belakang
2.     Perumusan masalah
3.     Tujuan penulisan
4.     Manfaat penulisan

BAB II
Pembahasan
1.      Keberagaman Suku Bangsa
2.      Keberagaman Bahasa
3.      Keberagaman Agama
4.      Keberagaman Kesenian & Tradisi

BAB III
Penutup
Kesimpulan & Saran

BAB I 

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

  Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan “Bhinneka tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku – suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda, namun selain perbedaan suku –suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan.

2. Perumusan masalah

a. Keberagaman suku bangsa ?
b. Keberagaman bahasa ?
c. Keberagaman agama ?
d. Keberagaman kesenian dan tradisi ?

3. Tujuan penulisan

a. Mengumpulkan nilai tugas IPS,
b. Mengetahui cara membuat makalah yang benar,
c. Menambah pengalaman dalam menyusun makalah sesuai aturan.

4. Manfaat penulisan

a. Mendapat nilai tugas mata pelajaran IPS dalam membuat makalah,
b. Mempelajari tentang keberagaman budaya di Indonesia,
c. Mengerti bagaimana menyikapi keberagaman,
d. Tahu bagaimana menghormati keberagaman budaya,
e. Membagi pengalaman dengan pembaca tentang keberagaman budaya

BAB II

PEMBAHASAN

1. Keberagaman suku bangsa

  Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan “Bhinneka tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda, namun selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang berasaskan kekeluargaan.

  Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu, pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsanya, misalnya dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat. Suku – suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa, persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh factor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini :

a. Tipe fisik, seperti warna kulit, rambut,

b. Bahasa yang dipergunakan, misalnya Bahasa Batak, Bahasa Jawa, Bahasa Madura,

c. Adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian,

d. Kesenian daerah, misalnya Tari Janger, Tari Serimpi, Tari Cakalele, dan Tari Saudati,

e. Kekerabatan, misalnya patrilineal dan matrilineal,

f. Batasan fisik lingkungan, misalnya Badui dalam dan Badui luar.

Cara menyikapi keberagaman suku bangsa di Indonesia seperti berikut ini :

a. Menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari – hari.

b. Menambah pengetahuan kita tentang suku – suku lain. Mempelajari suku lain tidak harus datang ke daerah tempat tinggal mereka. 

c. Tidak menjelek-jelekkan, menghina, dan merendahkan suku-suku bangsa lain. Kita, manusia yang diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. 

2. Keberagaman bahasa

 Secara historis, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek temporal dari bahasa Melayu yang struktur maupun khazanahnya sebagian besar masih sama atau mirip dengan dialek-dialek temporal terdahulu seperti bahasa Melayu Klasik dan bahasa Melayu Kuno. Secara sosiologis, bolehlah kita katakan bahwa bahasa Indonesia baru dianggap “lahir” atau diterima keberadaannya pada tanggal 28 Oktober 1928. Secara yuridis, baru tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia secara resmi diakui keberadaannya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan sebagai penghantar pendidikan di perguruan-perguruan di Indonesia.

    Indonesia dengan luas kawasan 1.904.556 km² dan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat yang dikeluarkan tanggal 20 Julai 2007 menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 222 juta jiwa yang berasal dari berbagai etnis. Dengan keragaman etnis dan suku, di Indonesia terdapat sekitar 706 bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa daerah khususnya dalam berkomunikasi tidak resmi dengan ahli keluarga maupun masyarakat. 

    Bahasa Indonesia adalah dialek baku dari bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Indonesia) dalam Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1939 di Solo, Jawa Tengah, “jang dinamakan ‘Bahasa Indonesia’ jaitoe bahasa Melajoe jang soenggoehpoen pokoknja berasal dari ‘Melajoe Riaoe’, akan tetapi jang soedah ditambah, dioebah ataoe dikoerangi menoeroet keperloean zaman dan alam baharoe, hingga bahasa itoe laloe moedah dipakai oleh rakjat di seloeroeh Indonesia; pembaharoean bahasa Melajoe hingga menjadi bahasa Indonesia itoe haroes dilakoekan oleh kaoem ahli jang beralam baharoe, ialah alam kebangsaan Indonesia”, atau sebagaimana diungkapkan dalam Kongres Bahasa Indonesia II 1954 di Medan, Sumatera Utara, “…bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melaju. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melaju jang disesuaikan dengan pertumbuhannja dalam masjarakat Indonesia”. Bahasa Indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan, maupun penyerapan dari bahasa daerah dan asing.

       Menurut Bambang Kaswanti Purwo, laju kepunahan bahasa di Indonesia sebagai negara kedua di dunia yang memiliki bahasa paling banyak yaitu 706 bahasa setelah Papua Nugini yaitu 867 bahasa cukup memprihatinkan. Dari jumlah tersebut, ada 109 bahasa (di luar Papua) yang punya penutur kurang dari 100.000 orang, seperti Tondano di Sulawesi, Tanimbar di Nusa Tenggara, Ogan di Sumatera Selatan, serta Buru di Maluku.

   “Malahan ada satu bahasa di Nusa Tenggara Timur, yakni Maku’a, yang jumlah penuturnya tinggal 50 orang. Hampir separuh dari bahasa di Indonesia tersebar di wilayah Papua dan sangat terancam kepunahannya karena jumlah penutur terus berkurang.”

    Sementara itu, berdasarkan data UNESCO, setiap tahun, ada 10 bahasa di dunia yang punah dan di era yang serba modern ini diperkirakan laju kepunahan bahasa akan lebih cepat lagi. Satu abad lalu, tercatat ada lebih dari 6.000 bahasa di dunia. Kini hanya tinggal 600 hingga 3.000 bahasa, hampir separuhnya memiliki penutur kurang dari 10.000 orang, dan seperempatnya lagi kurang dari 1.000 orang. “Padahal, salah satu syarat bagi upaya pelestarian bahasa adalah jika penuturnya mencapai 100.000 orang.”

3. Keberagaman agama

    Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Sila pertama Pancasila berbunyi “KeTuhanan Yang Maha Esa”. Pada tahun 2010, kira-kira 85,1% dari 240.271.522 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 9,2% Protestan, 3,5% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% Buddha. 

BERIKUT ADALAH ENAM AGAMA UTAMA DI INDONESIA :

1. Islam

 Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, dengan 85% dari jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam. Mayoritas Muslim dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia seperti di Jawa dan Sumatera. Pada abad ke-12, sebagian besar pedagang orang Islam dari India tiba di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Hindu yang dominan beserta kerajaan Buddha, seperti Majapahit danSriwijaya, mengalami kemunduran, dimana banyak pengikutnya berpindah agama ke Islam. Dalam jumlah yang lebih kecil, banyak penganut Hindu yang berpindah ke Bali, sebagian Jawa dan Sumatera.

2. Kristen Protestan

  Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda(VOC), pada sekitar abad ke-16. Kebijakan VOC yang mereformasi Katolik dengan sukses berhasil meningkatkan jumlah penganut paham Protestan di Indonesia. Agama ini berkembang dengan sangat pesat pada abad ke-20, yang ditandai oleh kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah baratPapua. Pada 1965, ketika terjadi perebutan kekuasaan, orang-orang tidak beragama dianggap sebagai orang-orang yang tidak ber-Tuhan, dan karenanya tidak mendapatkan hak-haknya yang penuh sebagai warganegara. Sebagai hasilnya, gereja Protestan mengalami suatu pertumbuhan anggota. Di Indonesia, terdapat tiga provinsi yang mayoritas penduduknya adalah Protestan, yaitu Papua, Ambon,dan Sulawesi Utara dengan 90%,91%,94% dari jumlah penduduk.

3. Hindu

  Kebudayaan dan agama Hindu tiba di Indonesia pada abad 1 M, bersamaan waktunya dengan kedatangan agama Buddha, yang kemudian menghasilkan sejumlah kerajaan Hindu-Buddha seperti Kutai, Mataram dan Majapahit. Kerajaan ini hidup hingga abad ke 16 M, ketika kerajaan Islam mulai berkembang. Periode ini, dikenal sebagai periode Hindu-Indonesia, bertahan selama 16 abad penuh.

4. Buddha

    Buddha tiba di Indonesia pada abad 6 M. Sejarah Buddha di Indonesia berhubungan erat dengan sejarah Hindu, sejumlah kerajaan Buddha telah dibangun sekitar periode yang sama. Seperti kerajaan Sailendra, Sriwijaya dan Mataram. Kedatangan agama Buddha telah dimulai dengan aktivitas perdagangan yang mulai pada awal abad pertama melalui Jalur Sutra antara India dan Indonesia.  Sejumlah warisan dapat ditemukan di Indonesia, mencakup candi Borobudur di Magelang dan patung atau prasasti dari sejarah Kerajaan Buddha yang lebih awal.

5. Katolik

   Awal mula: abad ke-14 sampai abad ke-18 Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis, yang kemudian diikuti bangsa Spanyol yang berdagang rempah-rempah. Agama Katolik mulai berkembang di Jawa Tengah ketikaFrans van Lith menetap di Muntilan pada 1896 dan menyebarkan iman Katolik kepada rakyat setempat.

6. Khonghucu

 Agama Konghucu berasal dari Cina daratan dan yang dibawa oleh para pedagang Tionghoa dan imigran. Diperkirakan pada abad ketiga Masehi, orang Tionghoa tiba di kepulauan Nusantara. Berbeda dengan agama yang lain, Konghucu lebih menitik beratkan pada kepercayaan dan praktik yang individual, lepas daripada kode etik melakukannya, bukannya suatu agama masyarakat yang terorganisir dengan baik, atau jalan hidup atau pergerakan sosial.

D. Keberagaman kesenian dan tradisi

Tuhan telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup berupa tumbuhan, manusia, dan hewan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan telah diberi karunia akal untuk berfikir, berkreasi, dan sebagainya. Dengan akal manusia dapat mengembangkan berbagai kemampuan untuk menciptakan karya yang bernilai tinggi. Salah satu karya manusia adalah seni. Tahukah anda apa yang dimaksud dengan seni?

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, seni adalah kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Dengan demikian seni adalah suatu hasil karya manusia yang mempunyai keindahan dan dapat dinikmati serta dirasakan oleh manusia.

Berikut ini merupakan contoh kesenian yang ada di Indonesia :

Banten : Debus

DKI Jakarta : Ondel-ondel, Lenong

Jawa Barat : Wayang Golek, Rudat, Banjet, Tarling, Degung

Jawa Tengah : Wayang Kulit, Kuda Lumping, Wayang Orang, Ketoprak,

Jawa Timur : Ludruk, Reog, Wayang Kulit

Bali : Wayang Kulit, Janger

Riau : Makyong

Kalimantan : Mamanda

Selain hasil kesenian yang sudah disebutkan di atas, suku – suku bangsa di Indonesia juga mempunyai hasil karya seni dalam bentuk benda. Karya seni yang dihasilkan oleh seniman-seniman dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, antara lain seni lukis, seni pahat, seni ukir, patung, batik, anyaman, dan lain-lain. Benda-benda karya seni yang terkenal, antara lain ukiran Bali dan Jepara, Patung Asmat dan patung-patung Bali, anyaman dari suku-suku Dayak di Kalimantan, dan lain-lain. Hasil kerajinan seni ini menjadi barang-barang cindera mata yang sangat digemari turis mancanegara.

Tradisi dalam bahasa latin traditio yang berarti “diteruskan“ atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Sedangkan pengertian keberagaman tradisi adalah Keanekaragaman kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Berikut ini merupakan contoh tradisi di Indonesia :

Tradisi ‘Siraman’ di Jawa

Upacara adat jawa bagi para calon pengantin untuk membersihkan diri dan hati sehingga semakin mantap dalam melangsungkan pernikahan esok harinya.

Tradisi ‘balimau’ di Sumatra Barat

Tradisi untuk menyambut bulan suci rahmadan, balimau memiliki makna mandi disertai keramas yang melambangkan pembersihan diri sebelum berpuasa.

Tradisi ‘Pasola Sumba’ di Sumba

Upacara adat yang dilakukan untuk memohon restu kepada dewa agar panen di tahun tersebut berhasil dengan baik.

Tradisi ‘Rambu solo’ di Toraja

Upacara kematian sebagai tanda penghormatan terakir kepada mendiang yang telah meninggal. Dan masih banyak lagi.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

     Keanekaragaman budaya jangan dijadikan sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita selaku bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk selalu melestarikan kebudayaan yang beraneka ragam tersebut. Di samping itu, dengan mendalami kebudayaan yang beraneka ragam tersebut, wawasan kita akan bertambah sehingga kita tidak akan menjadi bangsa yang kerdil. Kita dapat menjadi bangsa yang mau dan mampu menghargai kekayaan yang kita miliki, yang berupa keanekaragaman kebudayaan tersebut.

       Sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita yang terkenal tinggi nilainya itu tetap lestari, tidak terkena arus yang datang dari luar. Melestarikan kebudayaan nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tingi tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional, kebudayaan daerah perlu juga kita kembangkan, karena kebudayaan daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting.Untuk menyikapi keberagaman yang ada kita harus saling menghormati antara satu denan yang lain agar tercipta kedamaian, tidak ada perpecahan di antara kita semua.

By : Yulia Frina Annur

studying08.blogspot.com

Read more...

MAKALAH GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI INDONESIA

TUGAS MAKALAH

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

“GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI INDONESIA”

.

.

.

.

.

DISUSUN OLEH :

YULIA FRINA ANNUR

.

.

.

2018/2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta tidak lupa untuk berterimakasih dengan dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kami Ibu Ratna Suryani, S.Psi.,M.Si sehingga makalah tentang ”Geopolitik dan Geostrategi Indonesia” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan makalah ini didasarkan untuk melaksankan kewajiban kami sebagai mahasiswa dan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Dalam penyusunan makalah ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Kami menyadari makalah yang kami buat masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan pada tugas selanjutnya. Terimakasih.

Banjarnegara, 3 November 2018

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negeri yang sangat unik. Karena jika dilihat dari segi geografis, hanya ada sedikit negara di dunia yang memiliki kesamaan seperti Indonesia. Negara kepulauan di dunia diantaranya Jepang dan Filipina namun masih saja kalah dengan kekayaan yang Indonesia miliki. Indonesia adalah negara yang berada di Benua Asia yang terbentang 3,5 juta mil atau sebanding dengan seperdelapan panjang keliling bumi serta memiliki kurang lebih 17.000 pulau.

Jika dipandang sekilas hal tersebut suatu kebanggaan dan kekayaan yang tidak ada tandingannya di dunia. Namun bila diperhatikan lebih jauh, itu suatu kesulitan karena harus mempersatukan berbagai macam ras, suku, agama, dan etnis yang tentunya sangat berbeda. Maka untuk mempersatukan Indonesia, diperlukanlah konsep Geopolitik yang benar cocok digunakan di Indonesia.

Pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer. Di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam mukadimah UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka itu menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama Ketahanan Nasional.

Geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geopolitk adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada pergantian politik internasional. 

Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan yang ditempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada disekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain negara-negara yang berada disekitar memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara.

Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia yaitu untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting diantara bangsa-bangsa yang lain atau menempatkan diri pada posisi yang sejajar diantara negara-negara yang maju. Kesimpulannya bahwa keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara yang bersangkutan, seperti pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri dan hubungan perdagangan.

B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa pengertian Geopolitik dan Geostrategi?
2. Apa pengembangan konsep geostrategi Indonesia?
3. Bagaimana perwujudan Geopolitik dan Geostrategi?
4. Apa persamaan dan perbedaan Geopolitik dan Geostrategi Indonesia?
5. Bagaimana lingkungan strategis Geostrategi?
6. Bagaimana Paradigma Politik Geopolitik dan Geostrategi?
7. Bagaimana paradigma nasional Geopolitik dan Geostrategi?

C. TUJUAN
1. Mengetahui pengertian Geopolitik dan Geostrategi
2. Mengetahui pengembangan konsep geostrategi Indonesia
3. Mengetahui perwujudan Geopolitik dan Geostrategi
4. Mengetahui persamaan dan perbedaan Geopolitik dan Geostrategi Indonesia
5. Mengetahui lingkungan strategis Geostrategi
6. Mengetahui Paradigma Politik Geopolitik dan Geostrategi
7. Mengetahui paradigma nasional Geopolitik dan Geostrategi

Read more...

Analisis TAP MPRS Tahun 1966 Tentang Partai Komunis Indonesia

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

”Analisis TAP MPRS Tahun 1966 Tentang Partai Komunis Indonesia"

.

.

.

.

.

Disusun oleh :

Yulia Frina Annur

Program Studi Manajemen

Tahun 2018/2019

KATA PENGANTAR

   Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta tidak lupa untuk berterimakasih dengan dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kami Ibu Ratna Suryani, S.Psi.,M.Si  sehingga makalah tentang ”Analisa TAP MPRS Tahun 1966 tentang Partai Komunis Indonesia”  ini dapat terselesaikan dengan baik.

   Penyusunan makalah ini didasarkan untuk melaksanakan kewajiban kami sebagai mahasiswa dan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

    Dalam penyusunan makalah ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Kami menyadari makalah yang kami buat masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan pada tugas selanjutnya. Terima kasih.

                      Banjarnegara, 20 Oktober 2018


                       Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku di Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

      Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka TAP MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum yang sah. Namun di dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dicantumkan TAP MPR. Tidak dicantumkannya TAP MPR ini bukan berarti keberadaannya tidak diakui. Namun norma daripada TAP MPR masih diakui sebagai produk hukum sepanjang tidak dinyatakan tidak berlaku lagi atau digantikan dengan UU yang lain.

       Di masukannya kembali TAP MPR dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-undangan, merupakan suatu bentuk penegasan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR masih diakui dan berlaku secara sah dalam sistem Perundang-undangan Indonesia. Dengan dicantumkannya kembali TAP MPR ke dalam hierarki, sebagai konsekuensi karena masih banyak TAP MPR yang masih berlaku. Sehingga dengan masuknya kembali ke dalam hierarki secara hukum kekuatannya lebih kuat dibanding sebelumnya.

      Salah satu TAP MPR yang masih tetap berlaku dan diakui sampai saat ini adalah TAP MPRS (Sementara) Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

        TAP MPRS No. XXV/1966 adalah produk Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dengan maksud untuk memecah poros NASAKOM yang digagas oleh Soekarno dengan konsep Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. TAP MPRS ini lahir sebagai legitimasi pembubaran PKI dan pelarangan terhadap Marxisme-Leninisme yang diklaim sebagai ideologi dari PKI.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa isi TAP MPRS No.XXV/1966?

2. Bagaimana kedudukan TAP MPRS                  No.XXV/1966 untuk membubarkan PKI?

3. Mengapa PKI harus dibubarkan?

C. TUJUAN MASALAH

1. Mengetahui isi TAP MPRS No.XXV/1966

2. Mengetahui kedudukan TAP MPRS                  No.XXV/1966 untuk membubarkan PKI

3. Mengetahui sebab PKI harus dibubarkan

BAB II

PEMBAHASAN

     PKI adalah salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. PKI dibentuk pada tanggal 23 Mei 1929. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah lama bubar. Sebelum akhirnya PKI dibubarkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang. PKI merupakan partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Rusia dan Cina.

    PKI muncul dipanggung politik Indonesia setelah menyerahnya Jepang pada sekutu pada tahun 1945. PKI kemudian berperan aktif mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan dari Belanda. Pada Februari 1948 PKI dan Partai Sosialis membentuk front bersama yang bernama Front Demokrasi Rakyat. Front ini tidak bertahan lama, namun Partai Sosialis kemudian bergabung dengan PKI. Partai ini kemudian terus bertumbuh besar hingga akhirnya dibubarkan pemerintah karena peristiwa G30S/PKI.

    Isi dari Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah beserta semua organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya.

Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.

      Keputusan Presiden untuk pembubaran PKI tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September. Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPRS/XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

      Isi TAP MPRS Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1996 :

“Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme” 

     Dengan dibubarkannya PKI berarti upaya pengalihan atau perebutan kekuasaan dari Soekarno akan semakin mudah. Soeharto berusaha untuk memisahkan Soekarno dengan orang-orang terdekat dan pendukungnya yang setia. PKI itu pendukung Soekarno. PKI dibubarkan bukan karena ideologinya tapi karena partai yang mendukung Soekarno. Anggotanya mencapai 3 juta orang, artinya 3 juta pendukung Soekarno itu sudah bubar.

     Upaya menghabisi kekuatan Soekarno bisa dilihat di serangkaian peristiwa pada tanggal 18 Maret 1966 , Soeharto atas nama Soekarno mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap 15 menteri yang setia pada Soekarno. Menteri yang ditahan itu adalah Oe Cu Tat, Setiadi Reksoprodjo, Sumarjo, Soebandrio, Chairul Saleh, Soerachman, Yusuf  Muda Dalam, Armunanto,Sutomo Martiprojo, Astrawinata, Mayjen TNI Achmadi, Moch Achadi, Letkol Inf Imam Syafei, J.Tumakaka, dan Mayjen TNI Sumarmo. Penahanan tersebut dilakukan karena ada sejumlah demonstran menuntut perombakan kabinet. Mereka menduga ada beberapa menteri yang terindikasi terlibat peristiwa G30S dan dekat dengan PKI. Menteri-menteri tersebut ditangkap dan diserahkan ke Makostrad. Sesudah itu, Soeharto melakukan pembubaran pasukan pengawal Tjakrabirawa. Mereka dipulangkan ke daerah masing-masing pada 20 Maret 1966. Pemulangan itu dilakukan terhadap 4 batalyon dan satuan detasemen sekitar 3000 sampai 4000 pasukan.

       Orde baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan dalih G-30S untuk memecah poros NASAKOM yang digagas oleh Soekarno yang terkenal dengan konsep Nasionalisme, Islamisme, dan Marxismenya. Bagi Soekarno, persatuan 3 ideologi ini bisa menghasilkan kekuatan. Peristiwa G30S pada tahun 1965 memakan korban jiwa dengan terbunuhnya 6 Jenderal Angkatan Darat dan satu perwira pertama. Peristiwa inilah yang kemudian memicu para Jenderal Angkatan Darat untuk mendesak Soekarno agar memberi wewenang khusus pada Soeharto. Soeharto lalu membubarkan PKI dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 1/3/1966. Langkah ini merupakan kebijakan pertama Soeharto setelah menerima Surat Perintah 11 Maret sebagai upaya mengembalikan stabilitas negara. Pada tanggal 12 Maret 1966, dengan mengatasnamakan Soekarno melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1/3/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Pembubaran PKI ini termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang satu asas atau berlindung di bawahnya serta pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia.

     Soeharto menggunakan G-30-S sebagai alasan untuk mengambil alih kekuasaan dengan cara kudeta merangkak. Dikatakan sebagai kudeta merangkak karena dilakukan lewat selubung tindakan pencegahan terhadap sebuah aksi yang dituduh sebagai kudeta. Kemudian Soeharto membesar-besarkan G30S sebuah aksi pengkhianatan dan kejahatan akibat dari kesalahan besar dalam pemerintahan Soekarno. Dengan ini, Soeharto menuduh PKI dalang dari G30/S. Selanjutnya Soeharto menangkapi sekitar satu setengah juta orang yang dituduh terlibat dalam G30S. Ratusan ribu dibantai oleh Angkatan Darat kemudian, sementara menurut pengakuan Sarwo Edhie Wibowo sebagai komandan pembantaian, tiga juta orang yang dibantai.

Yang menarik adalah produk Undang-Undang yang lahir sebagai legitimasi pembubaran PKI dan pelarangan terhadap Marxisme dan leninisme yang diklaim sebagai ideologi dari PKI. Dalam TAP MPRS No. XXV tahun 1966 terdapat beberapa pasal yang menggambarkan kondisi politik pada masa itu.

Pasal-Pasal TAP MPRS no. XXV/MPRS/1966 :

Pasal 1 TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut di atas menjadi Ketetapan MPRS.

Pasal 2 TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut dilarang.

Pasal 3 TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966

Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas , paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Pasal 4 TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966

Ketentuan-ketentuan di atas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia

     Konsep demokrasi terpimpin adalah hasil konsesi Soekarno dengan militer (TNI) yang menolak demokrasi liberal. Demokrasi Terpimpin yang bermula semenjak dekrit presiden 5 Juli 1959 diumumkan oleh Soekarno, adalah sejalan dengan keinginan elit militer yang ingin membatasi pengaruh partai-partai politik, khususnya PKI. Dengan digantinya, UUDS 1950 dengan UUD 1945 yang memberi kekuasaan yang lebih besar kepada presiden, maka dengan ini menteri-menteri tidak bertanggungjawab pada parlemen lagi, tetapi kepada presiden. Parlemen yang berisikan wakil-wakil partai politik, tidak bisa lagi dengan leluasa memecat para menteri, dengan ini maka pengaruhnya menjadi terbatas.

       Dasar pertimbangan dari TAP MPRS No. XVV/MPRS/1966 adalah :

Bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti hakikatnya bertentangan dengan Pancasila.

Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengatur paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.

      Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

  Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dipertentangkan dengan Pancasila dalam proposisi yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Proposisi kedua berisikan tuduhan bahwa PKI dalam sejarah Republik Indonesia beberapa kali berusaha menjatuhkan pemerintahan RI yang sah dengan jalan kekerasan. Fakta atomik yang ditonjolkan dalam dalam kedua proposisi yang menjadi dasar pertimbangan penetapan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, hanyalah tuduhan bahwa PKI beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintahan RI yang sah dengan jalan kekerasan. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana dengan usaha delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah yang dilakukan oleh kelompok lain seperti Pemberontakan PRRI, yang berlanjut menjadi perang penumpasan lewat operasi militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Nasution selama dua tahun, yang menewaskan ribuan korban jiwa dari kedua belah pihak. Bagaimana juga dengan pemberontakan Darul Islam yang mengangkat senjata melawan pemerintah, yang kemudian diampuni Soekarno kecuali pucuk pimpinannya.

     TAP MPRS No. XXV/1966 secara hukum bertentangan dengan UUD 1945, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (3) yang ditulis dalam poin “mengingat” pada TAP MPRS No.XXV/1966 yang menjadi representasi dari rakyat, dan berhak membuat keputusan dan UU atas nama rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

      Tindakan Soeharto yang membubarkan PKI dengan menggunakan dasar Supersemar juga kontradiktif. Memang dalam Supersemar terdapat proposisi majemuk yang menjadi perintah dari Soekarno kepada Soeharto yaitu, “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi”, tetapi dalam proposisi majemuk tersebut terdapat proposisi anatomik, “dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi”. Ketika itu hanya terdapat satu Pemimpin Besar Revolusi yaitu Soekarno/Bung Karno. Dalam ajaran Bung Karno tidak terdapat perintah untuk membubarkan organisasi yang menganut ideologi Komunisme karena Soekarno sendiri menginginkan persatuan antara tiga pandangan hidup yang dominan dalam bangsa Indonesia saat itu, yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Konsep NASAKOM yang dikemukakan Bung Karno adalah manifestasi dari gagasannya tentang persatuan antara tiga ideologi tersebut.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari analisis terhadap dua dokumen bersejarah itu bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

TAP MPRS No. XXV/1966 adalah cacat hukum atau inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Surat Perintah Sebelas Maret yang menjadi dasar kemunculannya.

Fakta anatomik yang bisa dilihat dari TAP MPRS No. XXV/1966  adalah manipulasi konstitusi, dan perusakan terhadap nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila seperti nilai kemanusiaan, dan keadilan. Karena dengan kemunculan ketetapan ini pembantaian secara besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh sebagai komunis terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

TAP MPR Nomor I/MPR/2003  tentang keputusan bahwa TAP MPRS No. XXV/1966 tetap dinyatakan berlaku adalah tidak sah dan kontradiktif, karena proporsi “kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia’, adalah kontradiktif dengan pelanggaran sebuah ideologi yang dalam hal ini adalah Komunisme/Marxisme-Leninisme. Karena pelanggaran terhadap ideologi adalah salah satu wujud tindakan anti demokrasi, dan melanggar hak asasi manusia.

SARAN

Demikianlah makalah yang kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kami.

Apabila terdapat kesalahan mohon dapat dimanfaatkan dan memakluminya karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. 

By : Yulia Frina Annur
studying08.blogspot.com

Read more...

Contoh soal-soal Bahasa Indonesia

1. Bahasa merupakan lambang bunyi yang arbitrer. Arbitrer artinya ....

a. Muncul karena alasan tertentu

b. Manasuka

c. Memiliki pola tertentu

d. Mengacu pada dirinya sendiri

Jawaban : b. Manasuka


2. Di bawah ini bukan termasuk hakikat bahasa adalah ....

a. Bahasa itu manusiawi

b. Bahasa itu vokal

c. Bahasa itu mengacu pada dirinya sendiri

d. Bahasa itu tidak sistematik

Jawaban : d. Bahasa itu tidak sistematik


3. Unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa disebut...

a. Fonem

b. Sintaksis

c. Morfem

d. Semantik

Jawaban : c. Morfem


4. Di bawah ini adalah fungsi bahasa menurut Hallyday, kecuali ....

a. Heuristik

b. Regulatoris

c. Imajinatif

d. Persuasif

Jawaban : d. Persuasif


5. Contoh hiperkorek adalah seperti yang tersebut di bawah ini ....

a. Izin, zaman, khawatir

b. Hutang, figura, azas

c. Asas, jadwal, izin

d. Pigura, jaman, utang

Jawaban : b. Hutang,figura,azas


6. Kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan disebut dengan ...

a. Pleonasme

b. Kontaminasi

c. Perombakan bentuk

d. Pengaruh bahasa

Jawaban : a. pleonasme


7. Berdasarkan medianya, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ...

a. Standar dan nonstandar

b. Lisan dan tulisan

c. Semi standar dan konsultasi

d. Baku dan tidak baku

Jawaban : b. Lisan dan tulisan


8. Di bawah ini yang bukan termasuk ciri ragam bahasa lisan adalah ...

a. Membutuhkan alat bantu komunikasi

b. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu

c. Memerlukan bahasa tubuh

d. Memerlukan orang kedua

Jawaban : a. Membutuhkan alat bantu komunikasi


9. Fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara adalah...

a. Digunakan dalam komunikasi di daerah terpencil

b. Digunakan dalam perdagangan internasional

c. Digunakan dalam perjanjian bilateral

d. Digunakan dalam administrasi negara

Jawaban : d. Digunakan dalam komunikasi di daerah terpencil


10. Sejarah terbentuknya Bahasa Indonesia berasal dari...

a. Bahasa Latin

b. Bahasa Spanyol

c. Bahasa Melayu

d. Bahasa Korea

Jawaban : c. Bahasa Melayu


11. Berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya sistem Bahasa itu bersifat...

a. Konfederensial

b. Konvensional

c. Kompleks

d. Kooperatif

Jawaban : b. konvensional


12. Bahasa yang digunakan pada saat pertemuan sangat resmi disebut...

a. Bahasa Nasional

b. Bahasa Slank

c. Bahasa Baku

d. Bahasa Daerah

Jawaban : c. Bahasa baku


13. Fungsi bahasa diantaranya adalah menarik perhatian orang lain atau disebut juga...

a. Deskriptif

b. Persuasif dan provokatif

c. Persepsi

d. Naratif

Jawaban : b. Persuasif dan provokatif


14. Bahasa Indonesia digunakan sebagai...

a. Alat visualisasi

b. Alat komunikasi

c. Alat transformasi

d. Alat ekspedisi

Jawaban : b. Alat komunikasi


15. Fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (kebhinekaan) sudah tercanangkan dalam...

a. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

b. Perjanjian Renville

c. Perjanjian Linggarjati

d. Piagam Jakarta

Jawaban : a. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928


16. Menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri termasuk dalam fungsi bahasa...

a. Fungsi mengembangkan proses berpikir

b. Fungsi mengembangkan kecerdasan ganda

c. Fungsi memahami orang lain

d. Fungsi pernyataan ekspresi diri

Jawaban : d. Fungsi pernyataan ekspedisi diri


17. Kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya disebut...

a. Laras bahasa

b. Aneka bahasa

c. Ragam bahasa

d. Frasa

Jawaban : a. Laras bahasa


18. Berikut merupakan contoh dari penggunaan awalan...

a. Membaca

b. Nyerahin

c. Laporin

d. Gambarin

Jawaban : a. Membaca


19. Variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa disebut...

a. Aneka bahasa

b. Ragam bahasa

c. Fonem

d. Laras bahasa

Jawaban : b. Ragam bahasa


20. Perbedaan antara ragam bahasa formal, semiformal dan non-formal antara lain...

a. Situasi ketika pembicaraan berlangsung

b. Menggunakan imbuhan

c. Menggunakan bahasa tubuh

d. Situasi keamanan nasional

Jawaban : a. Situasi ketika pembicaraan berlangsung


21. Kriteria yang digunakan agar ragam bahasa formal dirubah menjadi resmi diantaranya...

a. Penggunaan ejaan yang tidak baku

b. Penggunaan bentukan kata tidak lengkap dan disingkat

c. Fungsi gramatikal yang tidak konsisten

d. Penggunaan bentukan kata secara lengkap dan tidak merupakan ragam bahasa

Jawaban : d. Fungsi gramatikal yang tidak konsisten


22. Merupakan salah satu ciri dari ragam bahasa lisan adalah...

a. Dicetak di buku

b. Dilafalkan langsung oleh penuturnya

c. Baku

d. Ditulis di kertas

Jawaban : b. Dilafalkan langsung oleh penuturnya


23. Tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat adalah...

a. Tanda titik (.)

b. Tanda titik koma (;)

c. Tanda koma (,)

d. Tanda titik dua (:)

Jawaban : a. Tanda titik (.)



24. Penulisan huruf di awal kalimat seharusnya menggunakan...

a. Tanda koma

b. Huruf besar

c. Huruf konsonan

d. Tanda seru

Jawaban : b. Huruf besar


25. Keseluruhan pelambangan bunyi bahasa penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa disebut...

a. Huruf

b. Frasa

c. Ejaan

d. Paragraf

Jawaban : c. Ejaan


26. Fungsi kalimat yang melengkapi fungsi-fungsi kalimat disebut...

a. Pedagogik

b. Subyek

c. Ejaan

d. Keterangan

Jawaban : d. Keterangan


27. Salah satu persyaratan untuk membentuk kalimat efektif antara lain...

a. Tidak menggunakan titik diakhir kalimat

b. Kesatuan fungsi gramatikal

c. Tidak ada kepaduan dalam kalimat

d. Hanya ada subyek saja

Jawaban : b. Kesatuan fungsi gramatikal


28. Kalimat efektif digunakan pada penulisan ilmiah diantaranya...

a. Skripsi

b. Cerpen

c. Novel

d. Puisi

Jawaban : a. Skripsi


29. Berikut adalah contoh kalimat tidak lengkap...

a. Adikku sedang menggambar sapi

b. Suporter Indonesia semangat sekali mendukung Timnas yang sedang bertanding

c. Tutup pintu itu!

d. Tembok itu dicoreti pemuda kampung pada malam hari

Jawaban : c. Tutup pintu itu!


30. Fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subyek disebut...

a. Pedagogik

b. Predikat

c. Presure

d. Paragraf

Jawaban : b. Predikat


31. Kalimat yang mempunyai unsur S.P.O.K disebut dengan...

a. Kalimat tidak efektif

b. Kalimat perintah

c. Kalimat belum lengkap

d. Kalimat efektif

Jawaban : d. Kalimat efektif


32. Salah satu persyaratan kalimat efektif antara lain...

a. Konvensional

b. Komunikasi

c. Koherensi

d. Konferensi

Jawaban : c. Koherensi


33. Padanan kata disebut juga...

a. Antonim

b. Homonim

c. Sinonim

d. Hipernim

Jawaban : c. Sinonim


34. Mengulang kata yang sama dalam kalimat yang bukan berupa sinonim kata disebut dengan...

a. Repetisi

b. Remunerasi

c. Refleksi

d. Remisi

Jawaban : a. Repetisi


35. Penulisan kalimat langsung menyampaikan gagasan secara jelas, lugas dan logis disebut...

a. Sejarah bahasa

b. Ekonomi bahasa

c. Sosiologi bahasa

d. Filsafat bahasa

Jawaban : b. Ekonomi bahasa


36. Pada kalimat lisan penekanan dilakukan dengan...

a. Intonasi

b. Interval

c. Infeksi

d. Infinitif

Jawaban : a. Intonasi


37. Tugas Akhir mahasiswa harus mencantumkan surat Keterangan Riset dari Perusahaan atau Instansi. Kalimat yang dihitamkan merupakan kalimat yang mengandung...

a. Kuratif

b. Kursif

c. Preventif

d. Naratif

Jawaban : b. Kursif


38. Keterangan yang panjang seharusnya ditempatkan pada...

a. Catatan pustaka

b. Daftar isi

c. Catatan kaki

d. Abstrak

Jawaban : c. Catatan kaki


39. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kevariasian meliputi...

a. Awal kalimat tidak selalu dimulai dengan unsur subyek

b. Awal kalimat harusnya menggunakan unsur subyek

c. Tidak menggunakan tanda baca

d. Kalimat panjang-panjang

Jawaban : a. Awal kalimat tidak selalu dimulai dengan unsur subyek


40. Hal yang tidak boleh dilakukan dalankevariasian adalah...

a. Mengubah isi atau pokok masalah

b. Mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung

c. Diuraikan dengan gambar

d. Diuraikan dengan grafik

Jawaban : a. Mengubah isi atau pokok masalah


41. Untuk menghindari kejenuhan dan kemalasan membaca teks karangan ilmiah maka hendaknya...

a. Tidak menggunakan tanda baca

b. Tidak menggunakan ragam bahasa

c. Ada variasi dalam kalimat

d. Teksnya panjang-panjang

Jawaban : c. Ada variasi dalam kalimat


42. Konjungsi untuk, agar, supaya merupakan contoh dari konjungsi yang menyatakan...

a. Hubungan tujuan

b. Hubungan syarat

c. Hubungan pengandaian

d. Hubungan waktu

Jawaban : a. Hubungan tujuan


43. Di bawah ini merupakan contoh kalimat logis yaitu...

a. Sotnia ditembaki babi hutan saat berburu

b. Christian Ronaldo termasuk lima besar atlit penghasil tertinggi tahun 2013

c. Baju Aldi kotor tertempel tanah

d. Meskipun Messi cedera, namun dia dapat bermain dengan baik

Jawaban : d. Meskipun Messi cedera, namun dia dapat bermain dengan baik


44. Fungsi paragraf bagi penulis antara lain...

a. Tidak cepat lelah dalam menyelesaikan karangan

b. Menikmati isi karangan

c. Lebih semangat membaca

d. Tertarik dengan isi cerita

Jawaban : a. Tidak cepat lelah dalam menyelesaikan karangan


45. Kalimat topik dalam paragraf yang ditempatkan pada semua kalimat dalam paragraf disebut...

a. Produktif

b. Pasif

c. Deskriptif

d. Naratif

Jawaban : c. Deskriptif


46. Salah satu syarat paragraf yang baik dan efektif antara lain...

a. Semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas

b. Satu paragraf memiliki tiga gagasan utama

c. Tidak ada keterkaitan antar kalimat

d. Hanya terdiri dari satu kalimat

Jawaban : a. Semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas


47. Pilihan kata disebut juga dengan...

a. Disket

b. Diksi

c. Difabel

d. Diktat

Jawaban : b. Diksi


48. Apa yang dimaksud dengan paragraf persuasif?

a. Paragraf yang mengemukakan suatu pikiran

b. Paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat

c. Paragraf yang menceritakan suatu masalah

d. Paragraf yang mempengaruhi orang lain

Jawaban : d. Paragraf yang mempengaruhi orang lain


49. Paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan disebut...

a. Paragraf pembuka

b. Paragraf isi

c. Paragraf penutup

d. Pendahuluan

Jawaban : c. Paragraf penutup


50. Paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf disebut...

a. Deduktif

b. Eksposisi

c. Naratif

d. Induktif

Jawaban : d. Induktif


51. Kegiatan merangkai kata, kalimat dan alinea disebut dengan...

a. Membuat puisi

b. Mengarang

c. Menulis indah

d. Bersyair

Jawaban : b. Mengarang


52. Novel Harry Potter karangan J.K Rowling termasuk dalam karangan...

a. Ilmiah

b. Artikel

c. Non ilmiah

d. Semi ilmiah

Jawaban : c. Non ilmiah


53. Padanan kata dari persuasi adalah...

a. Perbandingan

b. Ajakan

c. Pendapat

d. Sebab akibat

Jawaban : b. Ajakan


54. Di bawah ini yang merupakan contoh dari karangan ilmiah yaitu...

a. Novel

b. Cerpen

c. Disertasi

d. Roman

Jawaban : c. Disertasi


55. Hal yang harus diperhatikan dalam kutipan langsung panjang antara lain...

a. Diintegrasikan dengan teks

b. Tidak ada sumber kutipan

c. Spasi 1

d. Besaran huruf lebih besar

Jawaban : c. Spasi 1


56. Kutipan yang tidak lebih dari empat baris disebut dengan...

a. Kutipan pendek

b. Kutipan panjang

c. Kutipan lebar

d. Kutipan kecil

Jawaban : a. Kutipan pendek


57. Salah satu ciri kutipan langsung adalah...

a. Tidak mencantumkan sumber kutipan

b. Memodifikasi teks asli

c. Tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli

d. Memparafrasekan kutipan asli

Jawaban : c. Tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli


58. Tindakan pencurian terhadap hak cipta disebut dengan...

a. Komunisme

b. Kriminalisme

c. Patriotisme

d. Plagiarisme

Jawaban : d. plagiarisme


59. Di bawah ini adalah contoh penulisan daftar pustaka yang benar adalah...

a. Yusuf Nova Riyanti. Mahadewa Mahadewi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

b. Basuki, Fira. Atap. Jakarta: Grasindo, 2003.

c. Utami, Ayu. 1998. Saman. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

d. Hirata, Andrea. Laskar Pelangi. Jakarta: Bentang Pustaka, 2005

Jawaban : c. Utami, Ayu. 1998. Saman. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia


60. Perbedaan penulisan daftar pustaka dengan catatan kaki adalah...

a. Di daftar pustaka tidak mencantumkan nama penulis, di catatan kaki mencantumkan

b. Nama pengarang dalam daftar pustaka dibalik, catatan kaki tidak dibalik

c. Nama pengarang dalam daftar pustaka tidak dibalik, catatan kaki dibalik

d. Nama pengarang dalam daftar pustaka dibalik, catatan kaki dibalik

Jawaban : b. Nama pengarang dalam daftar pustaka dibalik, catatan kaki tidak dibalik


By : Yulia Frina Annur studying08.blogspot.com

Read more...